Juru Cetak Foto Itu Menjadi Calon Menteri

Jalan hidup Amir Syamsuddin cukup berliku. Bekerja di pabrik roti, magang pengacara di kantor OC Kaligis, bikin kantor sendiri, masuk politik dan kini dicalonkan menjadi Menteri Hukum dan HAM. Adalah Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi yang memberi kabar itu beberapa hari lalu.

Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Patrialis Akbar. "Saya menghadap hari ini hanya khusus berbicara mengenai saya sendiri," kata Amir, Senin 17 Oktober 2011.

Lahir di Makasar, Sulawesi Selatan 27 Mei 1946, Amir Syamsuddin menghabiskan masa kecil di kota itu. Setelah tamat SMP, ia kemudian melanjutkan SMA ke Surabaya. Amir muda pernah menggeluti beberapa bidang pekerjaan. Pernah menjadi juru cetak foto, juga pernah bekerja di sebuah pabrik roti.

Amir kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah tamat ia meniti karir sebagai pengacara. Ia memulai karir di dunia pengacara dengan menjadi tenaga magang di kantor OC Kaligis.

Setelah lama bekerja di kantor Kaligis, Amir kemudian mendirikan kantor sendiri tahun 1983. Ia mengembangkan kantor hukum Amir Syamsuddin & Partners. Banyak kasus ditangani. Belakangan, Amir masuk partai politik. Jabatan terakhirnya adalah Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Dari dua dunia itulah-- lama bergelut di dunia hukum dan politik -- Amir melenggang ke kursi Menteri Hukum dan HAM itu. Ia dianggap matang sebagai ahli hukum dan berpengalaman sebagai politisi.

Sejumlah koleganya di Partai Demokrat menilai bahwa kekuatan Amir ada pada dua ramuan itu. Hukum dan politik. "Ditambah Denny Indrayana sebagai Wamen, seorang akademisi dan profesor dibidang hukum. Mereka bisa memberikan harapan kepada publik," kata Saan, Selasa 18 Oktober 2011.

Benny Kabur Harman, Ketua Komisi III, yang juga kader Partai Demokrat menilai bahwa penunjukkan Amir dan Denny Indrayana sebagai angin segar pembangunan hukum di Indonesia. "Penunjukkan kedua tokoh hukum itu, praktisi dan akademisi, diharapkan mampu menjawab berbagai problem hukum yg selama ini belum terlaksana dengan baik," ujar Benny.

Keduanya membantah keras, kalau penunjukkan Amir untuk mengamankan kepentingan Partai Demokrat dan Istana. Juga untuk mengamankan, kasus-kasus hukum yang menyeret kader Partai Demokrat.

"Tidak pernah terpikir bahwa masuknya Amir sebagai Menkumham, maka semua kasus yang menimpa Partai Demokrat akan hilang. Tidak seperti itu," kata Saan.

Sumber: Vivanews

Posted in: hukum